KUPANG, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI senantiasa membuka pintu seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk kerjasama membantu pemerintah, masyarakat, dan kepolisian.
"Keterbukaan untuk bekerjasama menjadi bangian dari optimalisasi TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkat citra," kata Djoko Santoso dalam sambutan singkatnya seusai paparan pembangunan 1.000 unit rumah bagi korban bencana sosial di wilayah Korem 161/WS Tahun 2009.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pembangunan 1000 rumah bagi korban bencana sosial, diuntukkan bagi pengungsi dari Timor-Timur. "Tidak semua masalah sosial bisa ditangani pemerintah melalui kementerian sosial. Namun demikian, masalah air bersih dan listrik akan diteruskan ke instansi yang berwenang. Sebab ada 19 instansi dan lembaga yang mengurus kemiskinan. Diharapkan 19 instansi dan lembaga itu mau berkoordinasi dan bersinergi," katanya.
Komandan Korem 161/WS Kolonel Inf Dody Usodo Hargo dalam eksposenya selaku PKP Bhakti TNI mengatakan, bhakti TNI membangun 1.000 unit rumah di provinsi NTT merupakan program bantuan pemerintah terhadap korban bencana sosial melalui kerjasama departemen sosial dengan Markas Besar TNI.
"Ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang masih bertempat tingga di daerah pebampungan guna mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan mandiri," katanya.
Pembangunan rumah selama 3 bulan, sesuai rencana, yakni di kecamatan Kupang Tengah untuk 114 kepala keluarga, di Kecamatan Kupang Timur untuk 566 kepala kelaurga, di Kecamatan Kota untuk 63 KK, Kecamatan Kakuluk Mesak untuk 62 KK, Kecamatan Lamaknen untuk 62 KK, Kecamatan Malaka Tengah untuk 63 KK, dan Kecamatan Lasiolat untuk 70 KK. Komandan Korem 161/WS menyarankan agar program pemberdayaan selanjutnya hendaknya dilaksanakan secara terpadu (kementerian pertanian, kementerian PU, kementerian perekonomian, kementerian transmigrasi dan lain-lain) sehingga program tercapai dengan maksimal.
"Bagi penghuni penampungan yang telah memasuki rumah baru perlu mendapat pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, sehingga dapat segera hidup secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.Perlu dipertimbangkan adanya dukungan pengadaan air bersih, listrik, dan prasarana lainnya," jelas Kolonel InfDody Usodo Hargo.
"Keterbukaan untuk bekerjasama menjadi bangian dari optimalisasi TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkat citra," kata Djoko Santoso dalam sambutan singkatnya seusai paparan pembangunan 1.000 unit rumah bagi korban bencana sosial di wilayah Korem 161/WS Tahun 2009.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pembangunan 1000 rumah bagi korban bencana sosial, diuntukkan bagi pengungsi dari Timor-Timur. "Tidak semua masalah sosial bisa ditangani pemerintah melalui kementerian sosial. Namun demikian, masalah air bersih dan listrik akan diteruskan ke instansi yang berwenang. Sebab ada 19 instansi dan lembaga yang mengurus kemiskinan. Diharapkan 19 instansi dan lembaga itu mau berkoordinasi dan bersinergi," katanya.
Komandan Korem 161/WS Kolonel Inf Dody Usodo Hargo dalam eksposenya selaku PKP Bhakti TNI mengatakan, bhakti TNI membangun 1.000 unit rumah di provinsi NTT merupakan program bantuan pemerintah terhadap korban bencana sosial melalui kerjasama departemen sosial dengan Markas Besar TNI.
"Ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang masih bertempat tingga di daerah pebampungan guna mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan mandiri," katanya.
Pembangunan rumah selama 3 bulan, sesuai rencana, yakni di kecamatan Kupang Tengah untuk 114 kepala keluarga, di Kecamatan Kupang Timur untuk 566 kepala kelaurga, di Kecamatan Kota untuk 63 KK, Kecamatan Kakuluk Mesak untuk 62 KK, Kecamatan Lamaknen untuk 62 KK, Kecamatan Malaka Tengah untuk 63 KK, dan Kecamatan Lasiolat untuk 70 KK. Komandan Korem 161/WS menyarankan agar program pemberdayaan selanjutnya hendaknya dilaksanakan secara terpadu (kementerian pertanian, kementerian PU, kementerian perekonomian, kementerian transmigrasi dan lain-lain) sehingga program tercapai dengan maksimal.
"Bagi penghuni penampungan yang telah memasuki rumah baru perlu mendapat pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, sehingga dapat segera hidup secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.Perlu dipertimbangkan adanya dukungan pengadaan air bersih, listrik, dan prasarana lainnya," jelas Kolonel InfDody Usodo Hargo.
0 komentar:
Posting Komentar